PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Kepala Bank Indonesia (BI) Riau, Siti Astiyah menyebut saat ini perekonomian Riau pada triwulan III 2018 tumbuh sebesar 2,98% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan II 2018 yang sebesar 2,38% (yoy).
Hal ini diungkapkannya dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Selasa (18/12/2018) di Pekanbaru.
Ditambahkannya, apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi tanpa migas Riau triwulan III 2018 tercatat sebesar 4,77% (yoy), tumbuh meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,97% (yoy).
"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang juga meningkat dari 4,66% (yoy) triwulan II 2018 menjadi 4,72% (yoy) pada triwulan laporan," jelasnya.
Namun demikian, ia menyebut kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang pada triwulan II 2018 tercatat 5,27% (yoy) melambat menjadi 5,17% (yoy).
Sementara itu, pada triwulan IV 2018, perekonomian Riau diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,50-3,00% (yoy), sedikit melambat dibandingkan realisasi triwulan III 2018.
Sumber perlambatan utamanya diperkirakan dari melambatnya ekspor luar negeri akibat terkontraksinya pertumbuhan harga komoditas utama, serta gejolak perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap ekspor luar negeri dari Provinsi Riau.
Kondisi perlambatan diperkirakan juga terjadi pada sektor pertanian sejalan dengan cuaca yang kurang kondusif, serta kontraksi sektor Pertambangan yang semakin dalam akibat natural declining.
Secara keseluruhan tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 2,50-3,00% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2017.
Dilanjutkannya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di 2019, BI Riau membuat sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek yang harus dilakukan, pertama, membangun persepsi positif terhadap iklim investasi melalui publikasi perkembangan kemajuan-kemajuan Riau melalui media komunikasi yang lebih luas. Perlu upaya meningkatkan ease of doing business melalui deregulasi dan debirokratisasi perizinan investasi, disertai dengan peningkatan informasi terkait kebijakan-kebijakan di daerah yang memberikan insentif khusus bagi para investor di Provinsi Riau.
Kedua, peningkatan realisasi belanja modal yang dimonitor dan dievaluasi secara intensif. Selain itu, demi terlaksananya realisasi anggaran sesuai peruntukan, perlu dikembangkan mekanisme punishment bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak dapat merealisasikan
anggaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Lalu yang ketiga, penetapan lokasi trase tol Pekanbaru Bangkinang perbatasan Sumbar sebagai bagian dari tol Pekanbaru Bukittinggi Padang yang menurut perkembangan terkini konstruksinya akan dimulai dari sisi Riau, dari yang semula direncanakan dari sisi Sumatera Barat.
Keempat, mendorong kerjasama dengan masyarakat/asosiasi usaha di bidang pariwisata untuk mengembangkan berbagai kegiatan/event pariwisata berbasis alam/perkebunan yang tidak terlalu membutuhkan usaha yang begitu besar (low hanging fruit), seperti wisata petik durian asli
Bangkinang/Bengkalis, wisata persawahan di Bungaraya, wisata edukasi perkebunan sawit, karet, dsb.
Kegiatan tersebut dikembangkan sejalan dengan berbagai event pariwisata/budaya berskala nasional dan internasional yang telah ada saat ini seperti Bakar Tongkang, Pacu Jalur, dsb. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dipublikasikan melalui berbagai media pemasaran yang massive dan terpusat, termasuk di media sosial.
Sementara untuk jangka panjang, BI Riau merekomendasikan, Pertama, percepatan proyek pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, kelistrikan, pelabuhan, serta pengembangan kawasan industri yang sinergis dan terarah dengan pengembangan sektor prioritas di provinsi Riau.
Selain itu, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun di Riau juga diperlukan, seperti penetapan lokasi (Penlok) dan dukungan pembebasan lahan trase jalan tol Padang Bukittinggi Pekanbaru, Dumai Rantau Prapat, dan rel kereta api Rantau Prapat Duri Pekanbaru. Dalam hal pengembangan kawasan industri seperti di Dumai dan Tanjung Buton, dapat disediakan berbagai paket insentif agar dapat menarik investor, seperti perizinan pembangunan pabrik yang paralel dengan proses perizinan, diskon PBB dan BPHTB, dan berbagai insentif lainnya.
Kedua, perlunya penyusunan roadmap pengembangan kemaritiman di Provinsi Riau mengingat potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Sampai dengan saat ini, masih belum terdapat industri pakan ikan sehingga biaya pengembangan perikanan di Riau menjadi lebih mahal.
Ketiga, mengoptimalkan pengembangan potensi wisata Riau, baik wisata budaya, religi, dan sejarah maupun wisata berbasis alam dan perkebunan, antara lain melalui percepatan perbaikan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendukung dan kondisi akomodasi agar lebih memadai, promosi dan buku panduan, serta penguatan Sumber Daya Manusia di sektor Pariwisata dan Jasa Pendukung. (R02)
Listrik Indonesia
