PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal (JE) mengingatkan Bank Indonesia khususnya di Riau untuk tetap fokus dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang.
Hal itu ditegaskan oleh JE saat hadir dalam FGD: Tata Kelola Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Hubungannya dengan Pemangku Kepentingan di Daerah, Selasa (16/11/2019) di gedung BI Riau, Pekanbaru.
JE menegaskan kalau hal itu penting agar nantinya tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari, agar Bank Indonesia juga bisa fokus dalam menjaga stabilitas moneter dan juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
"Saya tadi mengapresiasi apa yang di sampaikan BI Riau, banyak hal yang sudah dilakukan, namun saya ingatkan diluar itu BI harus punya dasar hukum untuk setiap kegiatannya agar nanti tak timbul persoalan baru." ujarnya.
Ia mengakui apa yang dilakukan BI Riau selama ini sudah sangat bagus, bahkan sampai mengurusi persaoaln pariwisata, sapi dan lainnya, menurutnya itu bagus, karena BI punya inisiatip, namun harus diingat juga jangan sampai hal itu membuat BI lalai akan tugas pokoknya.
"Dan yang terpenting kalau ada kegiatan, beri informasinya kepada kami, agar kami juga tahu apa saya yang sudha dilakukan BI selama ini khususnya di daerah,: ujarnya.
Selain Jon Erzial, tampak juga hadir anggota Komisi XI DPR RI lainnya seperti Hidayatullah dan juga Junaidy Auly yang juga hadir bersama Fadhil Hasan dan tim dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).
Selain itu, hadir juga stakeholder utama KPw. Bank Indonesia Provinsi Riau yang berasal dari Pemerintah Daerah, Asosiasi, Akademisi, dan Perbankan.
Bapak Asral, selaku Adviser Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau menyampaikan bahwa koordinasi dengan stakeholder sangatlah penting.
Sementara itu, Analis Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Asral Mashuri dalam paparannya menyebutkan sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang negara lain.
"Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain," ujarnya.
Untuk mencapai tujuan di atas Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya yang perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, melaksanakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial.
Untuk melakukan tugasnya, Bank Indonesia didukung oleh 45 Kantor Perwakilan (KPw) di berbagai daerah di Indonesia.
Setiap KPw mengemban misi menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah, dan kehandalam sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.
Sementara itu, visinya menjadi KPw yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
Pelaksanaan tugas pokok tersebut tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di daerah. Oleh karena itu, mengelola fungsi koordinasi dan kerja sama tersebut sangat penting sebagai wujud eksistensi dan kontribusi KPw. Bank Indonesia di daerah.
Oleh sebab itu, FGD yang melibatkan stakeholder utama ini dinilai sangat penting untuk memperoleh masukan atas pelaksanaan tugas KPw. Bank Indonesia.
Hal tersebut juga sejalan dengan tugas Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), yakni memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional Bank Indonesia. Hasil dari FGD ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas KPw. Bank Indonesia.
Terkait dengan kegiatan ini juga, Fadhil Hasan selaku Ketua Badan Suvervisi Bank Indonesia menjelaskan bahwa Badan Supervisi BI (BSBI) merupakan “tangan kanan” DPR untuk memberikan supervisi terhadap peran, tugas, dan fungsi BI.
Pembentukan BSBI didasarkan pada gagasan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen.
"Maka harus diawasi dengan benar dalam rangka untuk memeriksa kredibilitasnya berdasarkan prinsip-prinsip good governance," katanya. (R02)
Listrik Indonesia
