JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Mantan ketua DPR RI yang kini menjadi politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritisi empat instrumen di sekitar presiden.
Kritikan tersebut disampaikan Fahri terkait dengan koreksi yang disampaikan unsur Komisi IX DPR RI terkait anggaran di Kementerian Keuangan sebagai jawaban atas pernyataan Presiden Joko Widodo tentang realisasi anggaran di Kementerian Kesehatan yang baru berkisar 1,56 persen dari total anggaran sebesar Rp75 triliun yang sudah dianggarkan pemerintah yang disampaikannya saat menjadi salah satu nara sumber pada dialog Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne, Selasa (30/6/2020) malam.
''Presiden punya dapur. Presiden gak boleh punya data yang gak benar. Baru sehari keluarkan data besoknya dibantah. Orang yang membantah anggota DPR yang tahu persis berapa anggaran kementerian kesehatan. Nggak boleh begitu dong, data presiden harus valid. Masa kabinet datanya beda-beda,'' sergah Fahri.
Karena itulah, kata Fahri Hamzah, dapur presiden itu harus kuat. ''Setneg-Setkab itu dapur,'' tegas dia.
Masih dalam sesi penjelasan itu, Fahri juga menjelaskan, Presiden tidak saja tidak boleh salah, tapi juga tidak boleh nampak salah. Presiden itu harus tajam, presisi kuat nggak ada orang yang bisa bantah data-datanya.
Kalau mau bantah data presiden, harus dengan upaya yang besar mengumpulkan data-data lainnya yang berat.
''Ini nggak, berkali-kali datanya dibantah. Berkali-kali pertengkaran di dalam kabinet karena salah data. Soal covid-ini banyak sekali kita tahu perbedaan-perbedaan itu. Termasuk data bung Arya (arya Sinulingga,red) yang mengatakan tak ada masalah-tak ada masalah, baru saja ibu Risma nangis-nangis sujud-sujud, itu kan masalah,'' sindir Fahri.
Untuk itu, Fahri mengajak seluruh politisi, orang di sekitar istana untuk berlaku jujur menilai institusi kepresidenan.
''Sudah hampir 7 tahun presiden ini. nilailah apa adanyalah, Tak perlu lah feodal-feodalan, apa sih masalahnya? ini kan untuk kepentingan masyarakat?'' tantang Fahri.
Kedua, lanjut dia, presiden juga harus punya operator. Operator inilah yang memastikan semuanya bergerak secara sektoral dan sistematis.
Adalah salah, kata Fahri, kalau presiden atau lembaga negara jadi pebisnis, termasuk menteri BUMN, ''Dia bukan pengusaha, dia pejabat negara. Jadi jangan biasakan mengatakan kita langsung mengadakan ini, kita mengadakan ini, tidak begitu cara kerja lembaga negara. Negara berkepentingan untuk menyiapkan kepastian untuk semua orang bisa berusaha, bukan negara mengambil alih kegiatan usaha, termasuk dalam keadaan krisis seperti saat ini,'' kata dia.
Operator itu harusnya tugasnya memastikan semua orang bekerja.
Ketiga, lanjut Fahri, hendaknya presiden punya penasehat.
''Ma'ruf Amin itu kan ketua majelis ulama. Dan dia menjadi wakil presiden, kenapa bukan ada orang yang bikin tenang presiden ini, sehingga membuat keputusan itu yang pas, yang tepat yang dingin, yang mengelola politik ini secara baik, termasuk mengelola interest grup dibelakang partai politik, oligrki-oligarki,'' semprot dia.
''Hari ini kita lagi berantem sama covid, mau berantem juga secara ideologi, ada UU HIP dan sebagainya itu, akhirnya orang berantem, bukankah dalam krisis ini kita menyatukan bangsa, membuat semua orang itu melihat hal yang sama, mengeyampingkan persoalan-persoalan interest grup mereka melihat masalah ke depan, bangsa harus diselamatkan, harus bangkit,'' imbuhnya.
Presiden, kata Fahri, bisa mencegah dan mengirim sinyal pada rakyat untuk bersatu. ''Kita jangan berantem. Kenapa tidak diberdayakan pak kiyai ini,'' kata dia.
Keempat, sambung dia, adalah penjurubicaraan. ''Kita harus jujur dengan kelemahannya, salah satunya komunikasi. Tapi sebelum sampai ke kelemahan komunikasi itu, ada kesalahan yang fatal, kita mendekati presiden kita secara feodal. Itulah yang menyebabkan orang tidak jujur didepan presiden. Terlalu banyak memuji-muji, tidak berani mengkoreksi presiden. Feodalisme itu fatal betul di republik ini. Orang itu kalau sudah jadi pemimpin di negeri ini, seolah-olah tidak akan salah,'' sindir dia.
Penjurubicaraan yang tepat penting supaya presiden terlihat ajeg, mantap. ''Apalagi pak Jokowi tak akan bertarung politik lagi di 2024. Buat apa dia dimasukkan terus dalam konflik, kenapa tidak dari sekarang dijadikan bapak bangsa, memastikan perjalanan kita bahwa 2024 akan ada transisi politik yang baik dan dia akan menjadi figur negarawan yang mngatur supaya kita semua mengrah kesana. Tak ada satu, tak ada dua, kan semua sudah masuk kabinet?'' tantang Fahri lagi.
Di penghujung pernyataannya, Fahri mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu. ''Bisa nggak dalam perang ini, yang tidak semua negara bisa menang, kita ajak presiden untuk bersatu. Kenapa dia ini terus menerus jadi bagian daripertengkaran? Ini butuh manajemen yang dahsyat,'' pungkasnya.(R04)
