JAKARTA (RIAUSKY.COM)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan penghargaan bintang jasa kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
Pemberian penghargaan itu dinilai sebagai upaya pemerintah merangkul sekaligus menjinakkan para pengkritik pemerintah.
"Saya rasa begini, dari sisi positifnya pemberian penghargaan itu sesuatu yang baik, kenapa? DPR mengkritik pemerintah, itu sisi positifnya itu, namun sisi negatifnya adalah jangan sampai ini tanda jasa ini adalah bagian daripada proses bagi-bagi tanda jasa, atau juga proses bagian daripada proses menjinakkan para kritikus," kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Senin (10/8/2020).
Ujang menilai upaya Jokowi bagi-bagi penghargaan bintang jasa ini sebagai langkah untuk merangkul para pengkritik pemerintah. Sehingga menurutnya tidak ada kegaduhan politik di Indonesia.
"Iya, tadi itu merangkul dan 'menjinakkan' orang-orang yang kritis gitu loh, ini yang saya baca gitu, iya ingin kompromi-kompromi aja, mungkin ingin politik tidak gaduh, ingin kondusif, ingin semua dirangkul oleh pemerintah gitu loh, saya liatnya ke situ," ucapnya.
Ujang juga menilai saat ini Jokowi terkesan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang sudah berada dalam pemerintahan seperti Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Fahri Hamzah, hingga Fadli Zon. Seharusnya jika ingin fair, menurutnya, pengkritik di luar pemerintah yang memiliki peran dalam membangun pemerintah juga diberikan pengargaan seperti PA 212, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya.
"Tidak adil kalau hanya diberikan kepada orang-orang itu, orang-orang itu juga kan bagian daripada pemerintah sendiri, hari ini pun Fahri walau tidak jadi DPR tapi dia partai Gelora juga sudah mendekat ke pemerintah, Fadli Zon juga sudah ada di partai pemerintah karena Gerindra, lalu Ahmad Basarah, dan Ahmad Muzani juga sama, jangan sampai ntar dipoinnya ntar sesuatu yang positif dimaknai bagi-bagi tanda jasa yang bahaya juga ini," jelasnya.
"Analisa saya juga jangan hanya diberikan kepada mereka aja dong, kita ingin pemerintah berlaku adil, jangan hanya apa kriterianya yang diberikan kepada mereka, sedangkan para kritikus rakyat juga banyak, dari PA 212, kita objektif saja dalam bernegara, kenapa objektif? karena mereka PA 212 pun atau ormas NU, Muhammadiyah, ormas lainnya juga banyak beri kontribusi dengan kritik tajam ke pemerintah. Kenapa mereka tidak diberikan tanda jasa itu gitu loh? Kesannya jangan hanya diberikan kepada orang yang dahulu kritis tapi sekarang dalam rangkulan pemerintah," lanjutnya.
Kemudian Ujang juga menilai upaya yang dilakukan Jokowi ini sudah menunjukkan arah politik yang tidak sehat dengan jumlah oposisi yang sedikit. Selain tidak jalannya upaya check and balancing dari DPR, para kritikus juga satu per satu dirangkul oleh pemerintah sehingga suara para pengkritik pun tidak didengarkan lagi.
"Iya padahal tidak baik, hari ini kita saksikan demokrasi yang tidak sehat, tidak ada check and balancing, tidak ada kekuatan kontrol parlemen yang kuat terhadap eksekutif, karena apa? karena parlemennya ada di dalam genggaman koalisi pemerintah, bahkan katakanlah partai oposisi PKS pun tak berdaya apa-apa ketika berhadapan dengan kekuatan koalisi pemerintah itu, lalu juga ada pengkritisi atau kritikus di luar sana yang akhirnya tidak berdampak, kencang mengkritik tapi tidak ada dampaknya karena tidak ada kekuatan akhirnya diabaikan pemerintah, ini yang bahaya gitu," ungkap Ujang.
"Nggak sehat ini politik ini, karena itu kita insan media bersama-sama ingin bangun proses demokrasi yang sehat tadi, kalau Fadli Zon yang tadinya kritis, saya katakan gini, dulu itu bintangnya DPR itu Fadli Zon dan Fahri Hamzah, periode lalu gitu, tapi kan kita liat Fadli Zon digeser tidak jadi Waketum Gerindra lagi gitu, hari ini juga kadang kencang kadang tidak karena sudah dikondisikan agar tidak kencang mengkritik, udah tanda-tanda demokrasi tidak sehat, karena tidak ada bangunan kritik dari parlemen maupun dari publik gitu," sambungnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bintang tanda jasa kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon tahun ini. Namun ada tokoh lainnya yang mendapat tanda jasa.
"Dalam rangka HUT Proklamasi RI ke-75, 2020, Presiden RI akan memberikan bintang tanda jasa kepada beberapa tokoh dalam berbagai bidang. Fahri Hamzah dan Fadli Zon akan mendapat Bintang Mahaputra Nararya," tulis Menko Polhukam Mahfud Md lewat akun Twitter, Senin (10/8/2020).
Mahfud mengatakan penghargaan itu diberikan kepada mereka lantaran jasanya. Rakyat, lanjut Mahfud, mendapat manfaat dari perjuangan Fahri Hamzah dan Fadli Zon.
"Rakyat 'dianggap' mendapat manfaat atas perjuangan dan jasa mereka. Setiap menteri dan pimpinan lembaga negara yang purna tugas satu periode mendapat bintang tersebut," cuit Mahfud.(R04)
Sumber Berita: detik.com
Listrik Indonesia
