DR Zaily: Tentu Saja Masyarakat Curiga

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Sempat menolak keras sebagian anggota DPRD Pekanbaru akhirnya melunak untuk mengesahkan pengelolaan sampah Multiyears (MY) yang menelan APBD Pekanbaru Rp 53 Miliar. Hal ini menunjukan kecurigaan dari beberapa kalangan masyarakat ada apa di balik proyek MY?

Selasa sore (15/9), Wali kota Pekanbaru, DR Firdaus ST MT beserta jajarannya dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) mendatangi DPRD untuk penanda tanganan nota kesepahaman dalam penetapan perubahan APBD Pekanbaru tahun 2015.

Masyarakat Pekanbaru dibuat bingung oleh ulah wakil rakyat. Sempat menolak keras proyek Mulitiyeras pengelolaan sampah yang menelan APBD Rp 53 Miliar. Akhirnya para wakil rakyat ini menolak.

Edwin selaku Kepala DKP Pekanbaru sekarang tinggal menyiapkan dasar hukum, proses pelelangan dan masalah teknis lainnya. Pertengahan November 2015 Edwin optimis kerjasama dengan pihak ketiga sudah dimulai.

Disisi lain Edwin memainkan beberapa jurus dalam meyakini anggota DPRD. Pertama ia coba jelaskan secara detail mengenai kerja sama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga. Kedua ia menjamin "pasukan kuning" yang selama ini bertugas masih akan di berdayakan.

"Delapan kecamatan akan di kelola pihak ketiga, nasib pasukan kuning tetap akan di berdayakan pihak ketiga. Empat kecamatan lainnya akan di kelola oleh DKP," ujar Edwin.

Edwin mengaku sebenarnya wakil rakyat tidak menolak proyek MY melainkan para wakil rakyat beberapa belum mengerti. "Alhamdulilah setelah kami jelaskan secara detail dan menjamin pasukan kuning masih akan di berdayakan. DPRD bisa menerima dan sepaham dengan kita," sebut Edwin.

Lantas apakah ada lobi dan deal-dealan dengan keputusan wakil rakyat yang berubah 360 derajat?

Pengamat pemerintahan DR H Zaili Rusli Dosen Fisip Universitas Riau (UR) mengakui juga terkejut dengan sikap beberapa anggota wakil rakyat. "Sebagai masyarakat tentu kita menaruh curiga, apakah mereka (Anggota DPRD,red) mewakil rakyat atau ada kepentingan pribadi ," sebutnya.

Namun Zaili juga tak menampik bahwa ada kemungkinan anggota DPRD yang menolak dulu mungkin belum mengerti dengan proyek pengelolaan sampah ini."Bisa saja bermain konteksnya apakah kontraknya pihak ketiga itu adalah orang dalam," ujarnya.

Ia menambahkan, secara rasional mungkin pihak ketiga di nilai lebih mampu mengelola sampah di kota bertuah ini.

Pemko Pekanbaru seakan tak percaya kepada kemampuan diri sendiri. Padahal beberapa tahun belakangan dengan kemampuan sendiri Pekanbaru mampu meraih predikat kota Adipura.

"Katakan jika untuk menanggulangi kebersihan selama ini hanya butuh dana Rp 10 milyar atau Rp 15 milyar dengan memberdayakan fasilitas dan SDM yang ada. Sekarang dengan swasta mencapai Rp 53 milyar apakah masalah sampah di Pekanbaru selesai?" Ungkap Zaili.

Namun sebagai pengamat ia juga menaruh curiga dengan anggota dewan yang langsung berubah 360 derajat. "Apakah mereka mewakili rakyat, atau memang lobi pemerintah yang bagus, bisa jadi deal-dealan. Tapi jika berfikir positif mungkin anggota dewan tak mengerti sebelumnya," sebutnya.

"Kalau memang permaslahan sampah di kota bertuah selesai oleh pihak swasta dengan proyek MY yang menelan Rp 53 Milyar itu, mungkin tak jadi masalah. Tapi ini akan sangat berbahaya jika proyek tersebut hanya menjadi deal-dealan dan kepetingan pribadi wakil rakyat, mari kita lihat kedepan apa upaya ril nya dari dana yang banyak tersebut,"pungkasnya. (R02)