PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Kisruh tapal batas wilayah antar Pekanbaru dan Kampar di Kelurahan Simpang Tiga hingga kini tak kunjung menemui solusi. Bahkan warga di tiga RW di kelurahan Simpang Tiga menilai Pemko Pekanbaru tidak peduli jika ribuan warga mereka masuk ke wilayah Kampar.
Terbukti Tidak adanya niat pemerintah kota Pekanbaru dalam membantu masyarakat RW 15, 16, dan 18 Kelurahan Simpang Tiga, Bukit Raya, Pekanbaru untuk mempertahankan wilayah mereka. Hal ini disampaikan oleh ketiga RW tersebut kepada Riausky.com saat ditanyai mengenai bentuk kepedulian pemko.
"Dari awal kasus ini mencuat, hingga saat ini jangankan membantu bertanya saja pemko tidak pernah. Saat ini kami hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mempertahankan wilayah kami. kalau memang pemerintah kota Pekanbaru memiliki etikat baik dan peduli kepada masyarakat seharusnya dari awal mereka menanyakannya kepada kita, namun kenyataannya tidak sampai saat ini baik itu dukungan moril dan materil sama sekali kami tidak dapati. Jadi kami pasrah semuanya tergantung kepada pemerintah kota mau atau tidak membantu kami. yang jelas saat ini semuanya telah kami limpahkan kepada kuasa hukum kami yang sedang berjuang di Jakarta atas nama masyarakat."Ungkap Helmi Gusti Ketua RW 16 Simpang Tiga.
Sementara ketua RW 15 Simpang Tiga Arfanda kepada riausky.com mengaku akan menunggu hasil gugatan warga ke Mahkamah Agung.
"Saat ini kami semua fokus menunggu gugatan warga ke MA bagaimana realisasinya dan menunggu kelanjutannya. Untuk saat ini permasalahan kita masih tapal batas, walaupun sampai saat ini segala pengurusan administrasi kependudukan masih lancar di kelurahan Simpang Tiga. Dan dari awal kasus ini bergulir sampai saat ini pemko tidak adanya menanyai kepada kami masalah kami, bagaimana perjuangan kami ini, padahal kami memperjuangkan wilayah pekanbaru dan kami adalah warga Pekanbaru, bukan warga Kampar."Ungkapnya kepada riausky.com.
Lain halnya yang terjadi dengan RW 18. Ketua RW 18 Ilhami (Ajo) mengaku mereka baru saja dimekarkan dari RW 04, mengaku menyerahkan sepenuhnya masalah tapal batas pada kuasa hukum yang telah ditunjuk.
"Untuk perjuangan kami belum ada keterangan lanjutnya, dimana saat ini kami bersatu dan melimpakannya kepada kuasa hukum kami dan dalam proses. Sementara respon pemerintah kota belum ada sama sekali terkait perjuangan kami."Ungkapnya dengan kecewa. (R06)
Listrik Indonesia
