PASIRPENGARAIAN (RIAUSKY.COM) - Sejak dimulainya pelaksanaan hearing Komisi I DPRD Rokan Hulu dengan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, sudah terlihat sengit.
Hal ini terlihat berbagai pernyataan keras dari anggota Komisi I DPRD Rokan Hulu.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, H.Baihaki,Lc, membahas tentang penerimaan daerah dari Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang merupakan BUMD milik Pemda Rokan Hulu.
Pada hearing yang dimulai pada pukul 10:15 Wib,Senin,9 Agustus 2016 tersebut, Anggota Komisi I DPRD Rokan Hulu dari Fraksi PDI-P, Zulfahmi, menegaskan, tidak semestinya, Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membawahi keberadaan Pasar Modern. Karena Perusahaan Daerah itu memiliki usaha pada bidang kelistrikan.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memberikan bantuan dana talangan ke Perusahaan Daerah tersebut.
"Mengapa pula Perusahaan Daerah itu mengurus Pasar Modern itu bukan bidang usahanya. BPKP diminta melakukan audit," papar Zulfahmi.
Zulfahmi juga menduga, sudah ada terjadi kesalahan penggunaan anggaran oleh Perusahaan Daerah dalam menjalankan bisnis. Hal ini terlihat dengan tidak jelasnya penggunaan anggaran Perusahaan Daerah yang hingga sekarang masih saja ada anggaran yang mengendap di perbankan.
Hanya saja, hingga kini keberadaan uang yang jumlahnya mencapai Rp7,9 miliar tersebut tidak jelas keberadaannya.
Melihat kondisi Perusahaan Daerah yang tidak demikian jelas,serta tidak jelasnya keterangan dari Maneger Perusahan Daerah, Anggota Komisi I DPRD Rohul, dari Fraksi PAN, Syahril Topan,ST, meminta Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tersebut untuk ditutup saja. Karena dinilai tidak dapat menghasilkan PAD bagi daerah Rokan Hulu.(R19)
Listrik Indonesia
.jpeg)
