BAGANSIAPIAPI (RIAUSKY.COM) - Penangkapan kayu di lokasi usaha galangan kapal oleh aparat penegak hukum baru-baru ini di Bagansiapiapi menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama bagi para mak-mak yang suaminya bergantung hidup di usaha galangan kapal di Rokan Hilir (Rohil).
Di ketahui apa yang telah dilaksanakan pihak penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu di nilai sudah tepat.
Namun berkaitan dengan persoalan hajat hidup orang banyak yang bergantung hidup di usaha galangan kapal tersebut perlu mendapat perhatian khusus bagi pemangku kebijakan, terutama pemerintah daerah.
Saat ditemui media ini, Jumaat (7/09/2018), Riyana salah seorang istri pekerja galangan kapal merasa sedih dan kuawatir galangan kapal (Dok red) tempat suaminya berkerja bakal tutup.
"Sekarang ini kami ibuk-ibuk di sini (Dok) merasa kuatir jika terjadi dok tempat suami kami tutup, dimana suami kami mau berkerja lagi, apa mau kami makan, dan untuk biaya menyengolahkan anak-anak,"ungkap Riyana.
Sebutnya, yang bergantung hidup di galangan kapal sangat banyak,termasuk para ibu-ibu janda juga bergantung hidup di galangan kapal.
"Ibuk ini janda, yang diharapkan hanya pekerja dok, jual makanan, jualan es, kalau orang dok tak kerja mau makan apa. Kalau tak berjualan bagaimana anaknya mau sekolah, anaknya anak yatim. Pemerintah tolong lah pikirkan nasib kami ini," harapnya.
Riyana menuturkan, sejak galangan kapal tempat suaminya berkerja di gerebek petugas ia mengaku tidak bisa tidur memikirnya, dimana suaminya mau berkerja lagi.
"Sejak tadi malam, sumpah saya tak bisa tidur, kalau suami kami tak kerja mau makan apa kami,bagaimana kami mau menyegolahkan anak-anak kami. Tolong lah diperhatikan nasib kami ini, kami numpang hidup di dok ini," harap Riyana.
Terkait nasib usaha galangan kapal,pemerintah Rohil sudah berupaya untuk mencarikan solusi agar usaha galangan kapal terus berjalan.
Hal itu juga pernah disampaikan Bupati Rokan Hilir, Suyatno secara langsung kepada Kapolda Riau yang dijabat Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan saat melakukan kunjungan ke Rokan Hilir beberapa tahun yang lalu.
Kala itu, Bupati Suyatno menyampaikan bahwa pengusaha galangan
kapal terancam gulung tikar,karena bahan baku harus didatangkan dari luar Provinsi Riau.
"Lama kelamaan bisa mati suri kehabisan bahan baku, harus didatangkan dari luar Provinsi Riau," keluh Bupati Suyatno kala itu.
Terkait curhatan Bupati Rohil tersebut, Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan mengaku memang ada ketentuan sekian persen lahan HPH tersebut bisa dimanfaatkan. Namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Harapan pemda rokan hilir untuk mendapatkan bahan baku galangan kapal dari PT.Diamond Raya Timber hingga kini sepertinya belum terwujud, padahal berdasarkan ketentuan, lima persen bisa dimanfaatkan kebutuhan masyarakat lokal.
Persoalan galangan kapal tidak hanya menjadi perhatikan pemerintah setempat juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Pusat.
Dilansir media ini, Anggota DPD RI, Rusty Uli Purba saat berkunjung ke Rokan Hilir mengaku bahwa pihaknya akan berupaya mencari jalan keluar bagaimana usaha galangan kapal bisa berjalan seperti dulunya.
"Kita akan mencari selusi bagaiman 5% dari total HPH yang dimilki oleh perusahaan, harus diberikan kepada masyarakat setempat, karena galangan kapal merupakan usaha tradisi masyarakat Bagansiapiapi yang dilakukan secara turun menurun," kata Rusty. (R15)
Listrik Indonesia
.jpeg)
