PANGKALAN KERINCI (RIAUSKY.COM) - Kisruh AKNP seakan terus berlanjut. Nasib mahasiwa tak menentu. Kalangan DPRD Pelalawan menyarankan agar Pamdakab membentuk Tim Khusus. Disisi lain bupati enggan berkomentar terkait ketidakpastian status kampus tersebut.
"Saya tak mau berkomentar lah," ucap HM Harris, Senin (22 Juli 2019 ) saat konfirmasi awak media ini, usai kegiatan coffee morning di auditorium kantor bupati.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bidang Pendidikan, Abdullah berpandangan bahwa pemerintah perlu secepatnya membentuk tim pengawasan khusus.
"Melalui tim khusus ini, pemerintah bisa lebih fokus mengurusi persoalan tersebut. Dan pemerintah tidak saja membantu anggaran, diharapkan jauh dari itu dan ini sebagai bentuk petanggung jawaban pemeritah terhadap masyarakatnya,"jelasnya sebab yang menimbah ilmu disana anak-anak kita juga.
Kemudian sambungnya, terkait ketidak jelasan status Komisi AKNP (Program Diploma 2 ke Diploma3) masuk pada Program studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) yang katanya masih dalam proses hal ini perlu kita lakukan evaluasi mendalaml.
"Hearing tadi kita mengkritisi dan mengkroscek langkah serta kebijakan AKNP terkait status kampus yang masih ngambang,"imbuhnya. Sepanjang informasi awal yang saya ketahui bahwa kampus AKNP sudah tutup. Sebab gambaran tahun ini saja tidak ada penerimaan mahasiswa baru dan akan beroba status menjadi PSDKU.
Untuk perubahan status tersebut, Komisi I akan kembali menjadwal ulang hearing pihak Politeknik Padang.
"Kita ini perlu memanggil pihak Politeknik Padang. Kita ingin tahu sejauh mana proses perubahan status D2 ke D3 pada PSDKU dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Kemudian terkait kemungkinan AKNP pindah fakultas lain Abdullah mengatakan hal ini sangat bisa terjadi. Sebab sejauh ini Politeknik Padang dinilai gagal memandirikan AKNP. (R09)
Listrik Indonesia
