PASIR PANGARAIAN (RIAUSKY.COM) - Lambannya kinerja Pemerintah Daerah Rokan Hulu dan Legislatif dalam penanganan penanganan COVID-19 di Rokan Hulu, sejumlah masyarakat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu, Kamis (30/4/2020) sore.
Sejumlah masyarakat tersebut tergabung Persatuan Masyarakat Indonesia (PMI) Perjuangan datang ke DPRD untuk memberikan sumbangan paket sembako.
Perwakilan PMI Perjuangan Umri Hasibuan menegaskan, bantuan sembako diberi nama masing-masing anggota DPRD juga penerima lainnya, berisi beras tiga sendok, masker satu helai, telur puyuh dua butir dan mie instan merek Intermie satu bungkus, bentuk kritikan juga sindiran lambannya kinerja pemerintah dan legislatif dalam lakukan penanganan COVID 19.
"Kita datang ke DPRD Rohul untuk beri sumbangan sembako, ini bentuk kritikan karena lambannya kinerja pemerintah baik eksektutif, yudikatif dan legislatif di Rohul," kata Umri.
Bantuan yang sudah dibungkus pelastik , diberi tulisan 'biaya Anggaran Rp12,6 R atau Rupiah tanpa mark Up". Juga adanya pesan bertuliskan "Dari Anggaran Dapur Rakyat, Jangan Rebutan, Malu Kita". Bantuan simbolis diserahkan ke Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra.
Tegas Umri, sumbangan tersebut simbol serta bentuk keresahan lambannya kinerja pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat.
Dirinya juga menilai, Pemkab Rohul sudah mencairkan anggaran penanganan COVID-19 tahap 1 Rp12,6 miliar, namun bagaimana penggunaannya masih belum jelas dan belum dirasakan masyarakat terdampak COVID-19 di Rohul.
"Anggaran sudah disiapkan, kepala daerah juga sudah menyampaikan anggaran untuk membantu kesulitan masyarakat,"
"Tapi sampai saat ini, masyarakat masih kesulitan dan bertanya bantuan dari pemerintah, jangan sekedar omongan saja," tegas Umri.
PMI Perjuangan akan datang lagi ke kantor dewan untuk menyalurkan kritik selanjutnya, hingga ada kejelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Sumbangan sembako juga diberikan ke Bupati Rohul H.Sukiman dan Sekda Abdul Haris, dititipkan melalui Sekwan DPRD Budhia Kasino.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra saat menerima MasyarakatbPMI Perjuangan mengatakan, dirinya mengapresiasi kritik oleh PMI Perjuangan tersebut. Sepanjang itu masih dalam koridor yang tepat, dirinya akan menerima kritikan dalam bentuk apapun dari masyarakat Rohul.
"Sampai saat ini, memang kita akui penanganan COVID 19 di Rohul lamban karena terkendala aturan dari pusat yang berbelit-belit," ucapnya.
Ditambahkan Novliwanda, DPRD Rohul sudah mendorong kinerja Pemkab Rohul untuk mempercepat penanganan masalah tersebut. Diakuinya, secara regulasi pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa dengan alasan karena itu merupakan domain pemerintah pusat.
"Kita tidak bisa mengotak-atik masalah aturan, karena aturan itu dari pusat dan pembahasannya di pusat dan tidak bisa dilakukan di daerah," tegasnya.
Namun kritik tersebut justru menuai protes dari Wakil Ketua DPRD Rohul M.Syahril Topan. Dirinya sempat marah ke rombongan PMI Perjuangan, dan dirinya tidak terima dengan sumbangan yang diberikan itu bahkan ada ditulis diaembako nama langsung anggota DPRD Rohul yang menerima
Topan menganggap itu bukan kritikan, bamun penghinaan. Bila mau mengkritik jangan ditulis nama di bungkus sumbangan. Karena Itu sama saja menganggap semua anggota dewan tidak berbuat, sementara dirinya dan sejumumlah anggota DPRD sudah berbuat, hanya saja tidak dibesar-besarkan.
"Seharusnya kritikan disampaikan dengan baik, saya tidak terima diperlakukan seperti itu, merasa jika hal tersebut adalah penghinaan bagi diri saya selaku anggota legislatif," ungkapnya.
Aksi akhirnya selesai, setelah rombongan PMI Perjuangan pergi meninggalkan ruangan DPRD juga M.Syahril Topan pergi meninggalkan PMI Perjuangan walaupun sempat terjadi adu argumen antara dua kubu. (R19)
Listrik Indonesia
