TEMBILAHAN (RIAUSKY.COM)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir meminta Pemerintah kabupaten untuk melakukan inventarisasi jumlah tenaga dokter dan aset yang ada di Inhil.
Langkah tersebut perlu dilakukan guna mencari jawaban terhadap persoalan minimnya jumlah tenaga dokter dan kesehatan yang ada di Inhil.
Mengingat jumlah tenaga dokter yang masih rendah di Kabupaten Indragiri Hilir, Komisi IB DPRD Inhil menyarankan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan inventaris bidang kesehatan.
''Selama ini kita kan hanya mengeluarkan rekomendasi saja, sementara untuk biaya pendidikan, pelatihan dan sebagainya umumnya berasal dari Kementerian Kesehatan RI. Akibatnya, banyak dokter yang sudah terlatih, kemudian malah enggan kembali ke daerah,'' ungkap Anggkota Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana saat rapat dengar pendapat demngan Dinas Kesehatan Inhil.
"Kita minta Dinas Kesehatan untuk fokus melakukan inventarisasi bidang kesehatan. Selama ini kita hanya mengeluarkan rekomendasi saja untuk pendidikan dokter, namun biaya dari Kemenkes," ucap anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Surya Lesmana saat RDP bersama Dinas Kesehatan, RSUD Puri Husada, Bappeda dan juga Bagian Keuangan beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan jika para dokter yang mengambil program spesialis dibiayai oleh Kemenkes, maka akan banyak dokter yang tidak pulang ke Indragiri Hilir.
"Kita minta tidak hanya sebatas rekomendasi saja, kita minta kalau bisa Pemda menganggarkan agar nanti ada keterikatan mereka untuk kembali ke Inhil," sebut Surya Lesmana.
Selain itu, Dia juga meminta kepada Dinas Kesehatan untuk rutin melakukan monitoring dokter yang ada di daerah. Karena Dia sering mendapatkan laporan banyak dokter yang tidak berada di lokasi.
"Kini juga minta kepada Dinas untuk rutin melakukan monitoring kelapangan terkait kehadiran di lokasi," tukasnya.(R17)
Listrik Indonesia
